DPC KKPP Manado Siap Dukung Program Kepemimpinan AARS

MANADO, CARIKABAR.ID - Rapat Konsultasi/Penjabaran Program Kerukunan Keluarga Pensiunan Pamong Praja KKPP) Kota Manado berlangsung hari ini Rabu 26 juni 2024 dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Manado dr Richard Sualang di ruang Toar Lumimuut Kantor Walikota. 

Usai membuka Wawali Kota Manado langsung memaparkan Capaian Visi Misi Walikota/Wakil Walikota Manado dalam 3 tahun Kepemimpinan, peserta dibuat terkesima dan kagum terhadap realisasi program yg banyak dinikmati dan dirasakan langsung warga kota Manado,

Wakil Walikota menjelaskan, masih ada program yg sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, karena itu secara spontan para peserta pensiunan pemerintah kota dan instansi lainnya serentak meminta utk lanjutkan DUO Kepemimpinan AARS utk periode ke depan. 

Para peserta yg adalah Pengurus KKPP Kota dan KKPP sebelas kecamatan se-Kota Manado ingin bersama sama Andrei Angouw dan dr Richard Sualang untuk Tahun 2025 2030. 

Sementara itu, Ketua DPC KKPP Kota Manado Drs Josua Pangkerego MAP dalam laporannya  bangga sebab DPAC KKPP Kecamatan hadir  lengkap dan siap melaksanakan program untuk Tahun 2024.

"Kami siap merampungkan data jumlah pensiunan yg ada di Kota Manado tercinta," ucap Pangkerego.

 

 Turut menjadi nara sumber Ketua KKPP Provinsi Sulawesi Utara Drs Robby Mamuaja dgn materi Eksistensi dan Peran KKPP dalam membantu Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Sulawesi Utara, acara di akhiri doa oleh Bonny Tooy ketua DPAC KKPP Kec Tikala.

(Middle)

Baca selengkapnya..

Sosialisasi BPJS Bangun Fondasi Ekonomi Kuat dan Perlindungan Kesehatan Merata

MANADO, CARIKABAR.ID - Dalam rangka membangun fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan menggelar acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023 dan PMK Nomor 110 Tahun 2023, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. 

Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Agus Mustopa mengatakan sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman yang kaya, Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Implementasi PMK Nomor 143 tahun 2023, yang mencakup regulasi terkait pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok untuk pembiayaan kesehatan, serta PMK Nomor 110 tahun 2023 yang mengatur indikator kinerja daerah, menjadi landasan penting bagi keberlangsungan program ini.

"PMK 143/2023 secara khusus mengatur mengenai pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi Program JKN. Pajak rokok sebagai sumber pendanaan untuk kesehatan bukan hanya memiliki tujuan fiskal, tetapi juga sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas," jelas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menjaga kelancaran Program JKN. Menurutnya, sinergi yang dibangun dengan lintas lembaga menjadi bukti keterlibatan negara dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.

“Keberhasilan Program JKN ini tidak terlepas dari kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait," ungkap Agus.

Sementara itu, PMK Nomor 110 tahun 2023 memfokuskan pada pengaturan indikator kinerja daerah yang menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi pelaksanaan Program JKN di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Agus menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya menyamakan persepsi terkait ketentuan yang berlaku namun dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Kegiatan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas Program JKN.

Sementara itu, Direktur PDRD Kementerian Keuangan, Lidya Kurniawati turut menyuarakan pentingnya sektor kesehatan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Program JKN bukan hanya sebagai program pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam pembangunan bangsa," tutur Lidya

Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program JKN di daerah masing-masing. Beberapa tantangan utama meliputi masalah pembiayaan yang cukup kompleks, pengelolaan data yang akurat, serta upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terus diperlukan.

Meskipun demikian, para peserta juga berbagi berbagai inisiatif dan praktik terbaik yang telah terbukti berhasil mengatasi tantangan tersebut. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif dan kesediaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan efektivitas Program JKN secara keseluruhan.

Lidya menekankan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sangat tergantung pada implementasi yang baik di tingkat daerah.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai forum seperti acara sosialisasi ini," tutup Lidya

Sebagai hasil dari acara sosialisasi dan diskusi yang intensif, para peserta sepakat untuk terus mendukung implementasi PMK 143/2023 dan PMK 110/2023. Mereka juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Redaksi)

Baca selengkapnya..

Wawali Richard Sualang Berharap Proses Coklit Berjalan Lancar

MANADO, CARIKABAR.ID - Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah memulai Tahapan coklit menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sejak, Senin (24/6/2024).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mendatangi kediaman Wakil Walikota Manado, Selasa (25/06/24).

Wakil Walikota Manado Richard Sualang  sangat mudah melalui proses coklit. Hanya mencocokkan identitas keluarga dengan data yang dipegang petugas Pantarlih.

"Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah pemilih berjumlah empat orang  dan sudah dilaksanakan dengan lancar  dan tidak ada kendala. Terima kasih untuk KPU dan Bawaslu yang sudah memfasilitasi coklat ini," ucap Sualang.

"Sangat mudah sekali, kita cuma mencocokkan identitas kita. Kartu keluarga, KTP kita tunjukkan dan Pantarlih yang menuliskan, kita tinggal tanda tangan,” ujar Sualang kepada awak media.

Ichad memastikan akan menggunakan hak pilihnya bersama keluarga pada 27 November di Kota Manado.

Dengan pertama mengawali tahapan coklit, diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat Manado agar proses coklit bisa berjalan lancar.

Sualang juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Di antaranya adalah pencocokan dan penelitian (coklit) yang dimulai.

"Kami menghimbau masyarakat Kota Manado untuk bersama sama mensukseskan Pilkada ini yang sekarang tahapannya adalah coklat pemilih. Semoga tahapan ini berlangsung dengan lancar," ucap Sualang.

Diketahui saat Coklat Wawali Richard Sualang didampingi  Ketua KPUD Kota Manado Ferley Kaparang, SH Serta Ketua PPK Kecamatan Malalayang Lady Jane Ockta Bella Pondaag, SP. 

*Middle*

Baca selengkapnya..

Kadiscapil Erwin Kontu: Tidak Perlu Lagi Legalisir Dokumen Semua Jenjang Pendidikan

MANADO, CARIKABAR.ID - Permintaan untuk legalisir fotokopi dokumen kependudukan meningkat tajam sebagai salah satu syarat pendaftaran siswa baru, menjelang tahun ajaran baru bagi siswa-siswi PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA atau sederajat, permintaan untuk legalisir fotokopi dokumen kependudukan meningkat tajam sebagai salah satu syarat pendaftaran siswa baru.

Padahal, pemerintah telah menerapkan kebijakan baru yang memudahkan masyarakat, yaitu tidak memerlukan legalisir dokumen kependudukan yang sudah berformat digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Erwin Kontu, menegaskan kembali bahwa masyarakat yang mendaftarkan diri ke sekolah di semua jenjang pendidikan tidak perlu lagi melegalisir dokumen.

“Saat penerimaan siswa baru di semua jenjang pendidikan, terkait dengan legalisir, pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang memudahkan masyarakat,” tegas erwin. “Untuk dokumen yang sudah menggunakan QR Code/Bar Code seperti Kartu Keluarga dan Akta Lahir, tidak perlu lagi dilegalisir, karena sudah dilengkapi tanda tangan elektronik,”

“Kebijakan ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2019.

Kemudahan ini dapat memudahkan masyarakat Kota Manado dalam berbagai layanan publik lainnya.

(Redaksi)

Baca selengkapnya..

Terkait Video MP Minta Maaf, Saikat: Setelah Tercapai Kemauan Tinggal Minta Maaf?

MANADO, CARIKABAR.ID -  Beredarnya video di media sosial sempat ramai beberapa waktu lalu dengan berbagai versi soal reklamasi di Boulevar 2 Manado dari hasil produksi dengan nama akun Manado Post.id.

Bunyi statement dalam salah satu postingan tertanggal 16 Mei 2024 berisi tentang dampak lingkungan yang akan terjadi apabila proyek reklamasi di Boulevard diteruskan. 

"Bagaimana Taman Laut Nasional Bunaken kita kedepannya? Banyak pihak akan kena dampak buruknya, banyak yang akan rugi. Sampai kapan kita diam saja? "Begitu tulisan yang disertakan pada postingan itu. 

Ulasa demi ulasan dikemukakan dalam video tersebut. Bahkan, dikatakan dalam narasi video tersebut bencana akan terjadi apabila proyek reklamasi itu diteruskan. Menariknya, dalam video tersebut juga menyinggung nama oknum dibalik proyek itu, yaitu Agus Elektrik Abidin.

"Apa keuntungan Manado. Manado akan punya mall raksasa milik Agus Elektrik Abidin," kata narasi video itu pada menit akhir, sambil mengatakan bahwa Agus Elektrik Abidin mempunyai rekam jejak yang buruk dan kebal hukum.

Herannya, pada postingan dengan nama akun yang sama, yaitu ManadoPost.id tertanggal Sabtu (22/06/2024) memuat hak jawab oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) selaku pengembang proyek reklamasi Boulevard 2 Manado, yang dilanjutkan dengan pernyataan permohonan maaf dari Manado post.id.

Kontan saja dengan permohonan maaf tersebut membuat heboh warga Manado, yang mengaku terheran heran dengan aksi ManadoPost.id yang dinilai tidak konsisten menggarap sebuah isu pemberitaan.

Abed Saikat, warga Tuminting salah satunya. Dia mempertanyakan pihak Manado Post (MP) yang menurutnya mudah menuduh, juga mudah minta maaf. 

"Kenapa MP mudah sekali membuat berita menuduh kemudian minta maaf? Apakah ada udang dibalik batu?" tanya Saikat. 

Ia juga menanyakan kenapa pihak Manado Post tidak memberitakan terlebih dahulu dua sisi berita baik pro dan kontra agar tidak terkesan ada maunya dibalik berita tersebut. 

"Setelah tercapai kemauan tinggal minta maaf? Kenapa dua sisi berita tidak diberitakan lebih dulu? Kenapa harus berita menyerang dahulu lalu minta maaf? Apakah ada harga dari maaf tersebut?, patut diduga," ujar Saikat. 

Saikat bahkan memberikan statement keras kepada Manado Post yang selalu mengangkat berita menyerang. 

"Jadi ngoni (MP) angkat pemberitaan menyerang lalu minta maaf, apakah ada kompensasi untuk permintaan maaf?, " tanyanya. 

*Redaksi*

Baca selengkapnya..

Pemerintah Kota Manado Tidak Tinggal Diam Berantas Miskin Ekstrem

MANADO, CARIKABAR.ID  -   Pemerintahan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota dr. Richard Sualang, Kota Manado terus melakukan kerja-kerja pemberantasan miskin ekstrem.

Melalui instruksi Walikota tentang Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrim Kota Manado dengan menugaskan beberapa perangkat daerah untuk masuk menjadi bagian tim.

Buktinya, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kota Manado Otniel Tewal mengatakan, sesuai instruksi walikota, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka percepatan penghapusan miskin ekstrem di Kota Manado. 

"Menindaklanjuti instruksi Walikota Manado, maka terbitlah Surat Keputusan Walikota Manado Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrim Kota Manado yang terdiri dari SKPD terkait yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah Kota Manado, Dr. Micler Lakat,” kata Tewal, pada Sabtu (22/06/2024). 

Pekerjaan Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem Manado oleh tim tersebut sudah dibuktikan dengan ditetapkannya sebanyak 474 warga Manado yang masuk kategori miskin ekstrem. 

"Kemudian tim melakukan verifikasi dan assesment. Dan menghasilkan 474 warga miskin ekstrem di Kota Manado yang ditetapkan melalui SK Walikota Manado, penetapan nama sasaran keluarga miskin penerima program percepatan penghapusan Warga Miskin Ekstrim Kota Manado," jelas Tewal. 

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka nama warga-warga miskin ekstrem diatas berhak menerima bantuan. 

"Jadi berdasarkan surat keputusan walikota itu, pada tahun 2023, di Kota Manado 474 warga yang terdata masuk kategori miskin ekstrem berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," lanjut Tewal.

Namun dari informasi yang didapatkan, pada tahun 2024 ini, miskin ekstrem di Kota Manado telah mengalami penurunan. 

"Tahun 2024 ini kota Manado hanya mendapatkan 316 warga miskin ekstrem. Dan dari data 316 warga miskin ekstrem itu sudah ditangani dan ada yang telah mendapatkan pekerjaan, perekonomian sudah meningkat, dan sudah meninggal. Artinya, dengan menggunakan analogi itu, artinya Kota Manado sudah bebas miskin ekstrem saat ini, karena ke 316 orang warga itu sudah ditangani dengan persuasif oleh pemerintah Kota Manado," jelasnya. 

Dari data yang didapatkan, bantuan untuk warga Kota Manado yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berupa:

1.Fasilitas kesehatan. Yaitu visitasi oleh tenaga kesehatan Kota Manado secara berkala. 

2. ⁠Bantuan kepada warga kepada anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Dengan memfasilitasi anak-anak putus sekolah dengan bersekolah kembali, berupa biaya sekolah dan peralatan sekolah. 

3. ⁠Bedah rumah/perbaikan rumah yang layak huni. 

4. ⁠Biaya Hidup untuk warga miskin ekstrem. 

5. ⁠Menfasilitasi warga miskin ekstrem yang produktif untuk bisa bekerja atau memberikan pekerjaan. 

5. ⁠Bantuan-bantuan lain yang menunjang warga miskin ekstrem. 

Ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) Nasioanl, yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang dapat dikategorikan miskin, berikut penjelasannya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin.

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

*Middle* 

Baca selengkapnya..

Pemkot Manado Gelar Ibadah Rutin ASN dan Syukuran HUT ke-51 Wakil Walikota dr Richard Sualang

MANADO, CARIKABAR.ID - Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri ibadah rutin Pemerintah Kota Manado sekaligus Ibadah Syukur HUT Ke 51 Wakil Wali Kota Manado dr. Richard Sualang yang dilaksanakan di Aula serbaguna Kantor Walikota, Kamis (20/06/2024)

Acara ibadah tersebut dipimpin Ketua Bamag Manado Pdt. Dr. Johan Manampiring M.Th dan dirangkaikan dengan Pelantikan Panitia Munas ke III Bamag LKK.

Dalam sambutannya, wali kota terlebih dahulu menyampaikan selamat kepada Wakil Wali Kota atas ketambahan usia hingga mencapai 51 tahun. 

"Pertama-tama saya bersama jajaran pemerintahan Kota Manado menyampaikan selamat HUT ke 51 Kepada Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang yang tepat hari ini. Ini 'lolita', lolos limapuluh tahun," gurau Wali Kota ketika menyampaikan selamat HUT. kepada Wakil Walikota.

Selanjutnya Walikota kepada Panitia Munas Bamag LKK berharap agar panitia dapat melaksanakan kegiatan LKK dengan baik dan menjadi tuan rumah yang baik. Walikota mengatakan agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membawah dampak positif bagi kota Manado termasuk dampak positif dibidang ekonomi karena adanya perputaran ekomoni dengan kehadiran tamu-tamu pada kegiatan ini.

"Mereka tentunya nginap, makan dan lainnya disini sehingga dipastikan mereka mengeluarkan dana untuk hal tersebut," kata Wali Kota. 

Wali Kota menambahkan bahwa acara seperti ini harus disuport karena banyak manfaatnya bagi daerah dan masyarakat karena adanya multiplayer effect untuk kebaikan bagi daerah dan masyarakat.

Diakhir sambutan, sekali lagi Wali Kota menyampaikan banyak selamat kepada Wakil Wali Kota atas berkat Tuhan ketambahan usia pada hari ini. 

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Pemerintah Kota Dr. Micler C.S. Lakat S.H.,M.H, para asisten, kepala SKPD, Kabag Kesra Drs. Otniel Tewal M.Si, Kabag Umum Yanti Mongkau S.E, staf khusus pimpinan Bamag Manado, Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt. Judi Tunari M.Teol, tokoh-tokoh Agama dan para tamu lainnya.

*Middle*

Baca selengkapnya..