MANADO, CARI KABAR. ID – Pemerintah Kota Manado melakukan langkah besar dalam membenahi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).
Belajar dari keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola data kemiskinan, tiga instansi strategis—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)—resmi memperkuat sinergi lintas sektor.
Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data kesejahteraan sosial guna meminimalisir adanya bantuan yang salah sasaran atau tumpang tindih.
Pemerintah Kota Manado serius membenahi sistem penyaluran perlindungan sosial dengan melakukan studi banding terkait digitalisasi bansos ke Kabupaten Banyuwangi.
Dalam pertemuan yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Pugu, Kabid Dinsos Irul, serta Kabid PIAK Disdukcapil Agustinus, terungkap bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan bantuan sosial terletak pada penghapusan ego sektoral antar-instansi.
Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak bersama sebagai agen pemerintah dalam mengawal pendataan, sehingga tidak ada lagi warga yang terabaikan karena kendala administrasi.
Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah edukasi kepada masyarakat mengenai akurasi data pekerjaan pada KTP yang sering kali menjadi penghambat akses bantuan.
Banyak warga yang secara ekonomi masuk kategori miskin namun status di identitasnya masih tertulis sebagai karyawan swasta, sehingga sistem otomatis menolak permohonan bantuan mereka.
Selain itu, dorongan kuat dari pimpinan untuk mempercepat perekaman administrasi kependudukan menjadi fondasi penting agar setiap bantuan yang dikucurkan memiliki dasar data yang valid dan transparan.
Sebagai langkah konkret, Disdukcapil Kota Manado akan segera melakukan sinkronisasi data dengan meminta data desil 1 hingga 10 dari Kementerian Sosial untuk diverifikasi ulang. Proses ini mencakup pembersihan data bagi warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga percepatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui fasilitas jemput bola bagi warga yang bermasalah secara administrasi, Pemkot Manado optimis integrasi data kependudukan dan sosial ini akan meminimalisir masalah klasik bantuan tidak tepat sasaran di masa mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kota Manado Rollies Rondonuwu mengatakan, kunjungan atau Studi Tiru ini merupakan tindaklanjut dari Kemendagri tentang Digitalisasi Bansos Perlindungan Sosial (Digitalisasi Bansos Perlinsos).
Dimana Pemkot Manado merupakan salah satu daerah yang dipilih menjadi Pilot Projeck dari 40 Kab/Kota di Indonesia. Ikut hadir dalam rombongan Kadis Pencatatan Sipil Erwin Kontu, Kepala Bidang Kominfo Yetty Mukuan dan Ferdinan Polii serta Kepala Bidang dari Dinsos Audy Rumengan.
*MidOn*
