MANADO, CARIKABAR. ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat tata kelola organisasi melalui kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus PWI Sulawesi Utara, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi tersebut bertujuan menyampaikan sekaligus menyamakan persepsi terhadap berbagai ketentuan organisasi yang dikeluarkan Pengurus Pusat PWI, sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara seragam oleh pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga anggota biasa.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Ardyson Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty yang dikenal dengan sapaan Maemosa, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si, serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Johnny A. Suak, M.Si, menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang mengatur tentang penertiban administrasi keanggotaan.
Suak secara tegas mengingatkan pentingnya kejelasan dan legalitas administrasi keanggotaan agar tidak merugikan wartawan yang selama ini menjalankan profesinya secara profesional dan independen.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.
Menurut Suak, ketentuan tersebut sangat penting, khususnya dalam menertibkan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol, lanjutnya, mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong PWI menjadi organisasi profesi yang semakin kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” ungkapnya.
Setelah sesi pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan istirahat makan siang. Selanjutnya, sosialisasi memasuki sesi kedua yang dipandu jajaran pengurus PWI Sulut, di antaranya Ketua Sintia Boyoh, Sekretaris Artha Kalumata, serta Wakil Ketua OKK Fanny Loupatty alias Maemosa.
Dalam sesi ini, sejumlah materi penting dibahas, meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan Peraturan Organisasi tentang konferensi PWI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penegasan masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah peserta aktif mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan masukan dan pandangan terkait upaya membangun organisasi PWI Sulawesi Utara yang semakin profesional dan lebih baik ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran PWI di Sulawesi Utara memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan organisasi, sehingga tercipta tata kelola organisasi yang tertib, solid, transparan, dan berintegritas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara pengurus PWI Sulut, para narasumber, dan seluruh peserta.
Pada kesempatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan Sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Manado pada Minggu lalu. Sertifikat diserahkan melalui Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) PWI Kota Manado. *Mid-On*