MANADO, CARIKABAR.ID - Kampanye capres 02 Prabowo Subianto di Lapangan KONI Manado beberapa waktu yang lalu,dikatakan Dosen kepemiluan Fisip Unsrat, Ferry Daud Liando, kinerja Bawaslu Manado mengindikasikan berjalan dengan baik.
Bagi Liando, sikap Bawaslu Manado yang melaporkan adanya pelanggaran dalam kampanye tersebut memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil
"Tindakan Bawaslu Manado perlu diapresiasi. Karena, lembaga itu dibentuk untuk memastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil tanpa menyimpang dari aturan yang telah disepakati," kata Liando.
Liando saat dihubungi media pada, Rabu (07/02/2024) menyebutkan, apabila Bawaslu mendapatkan indikasi pelanggaran kampanye capres 02, artinya pihak Bawaslu telah memegang data untuk pembuktian.
"Adanya indikasi pelanggaran kampanye Prabowo itu pertanda Bawaslu telah menemukan unsur-unsur yang kuat di lokasi kampanye sehingga dapat di sebut status indikasi," mner Liando sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, mner Liando menyebut, indikasi tersebut belum bisa dikatakan pelanggaran kampanye. Namun status indikasi pelanggaran belumlah dapat disebut menjadi pelanggaran kampanye.
"Untuk memutuskan benar atau tidaknya pelanggaran kampanye, Bawaslu masih harus membuktikannya dengan mencari keterangan-keterangan tambahan, baik saksi, barang bukti serta informasi-informasi yang bisa digunakan untuk memperkuat temuan tersebut," Sebutnya.
Bawaslu masih harus membahasanya bersama polisi dan jaksa dalam forum sentra Gakkumdu dan untuk berbicara mengenai sanksi, menurut Liando harus memenuhi sejumlah unsur.
"Jika memang unsurnya lengkap dan terpenuhi maka bawaslu bersama gakkumdu harus membuat kesepakatan tegas untuk menerapkan sanksi. Jika ternyata terbukti maka sanksi itu wajib diberlakukan untuk kepentingan sejumlah hal," jelas Liando.
Beberapa unsur tersebut adalah untuk memenuhi keadilan pemilu, untuk menjamin kepastian hukum dan legitimasi pemilu.
"Peserta yang lain dilarang melakukan kampanye diluar jam yang ditentukan maka peserta yang lain juga harus harus diperlakukan sama. Sebab salah satu asas pemilu adalah adil dan salah satu prinsip penyelenggara pemilu adalah memperlakukan semua peserta pemilu setara," tutur Liando.
Untuk menjamin adanya kepastian hukum pemilu lalu kemudian terbukti ada peserta yang melanggar maka wajib ada hukumannya.
"Jika hukumannya tidak di terapkan maka akan melahirkan ketidakpastian hukum. Ketiga untuk legitimasi pemilu. Membiarkan peserta pemilu melakukan pelanggaran tentu akan mendelegitimasi pemilu itu sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka menyebut Bawaslu kecolongan dalam hal melakukan pengawasan serta penindakan saat kampanye Prabowo di lapangan KONI Manado, dimana kampanye tersebut melewati ijin yang dikeluarkan dalam hal waktu kampanye.
Sementara Heard Runtuwene, selaku Komisioner Bawaslu Manado mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan saat kampanye bahkan sempat naik ke panggung untuk menghentikan dengan alasan telah lewat waktu. "Kami sudah lakukan pencegahan ada videonya kami naik ke atas panggung," tutur Heard.
Atas pelanggaran itu dia menyebut telah menyampaikan semua laporan dan bukti bukti ke KPU serta Bawaslu pusat.
*Middle*
0 $type={blogger}: